KOPPINEWS.ID, Pangkalpinang- Sering terjadi kisruh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (BABEL) dari kebijakan Gubernur. DPRD BABEL harus bersikap jangan tinggal diam. Hal tersebut di ungkap langsung oleh Dani Ketua PWOIN BABEL kepada awak media ini. Selasa 15 feb 2022, di warung kopi BW Kota Pangkalpinang.
Terangnya, sangat di sayangkan sebagai lembaga pemerintah yang isinya adalah orang-orang yang dipercayakan masyarakat, sebagai pembawa aspirasi masyarakat, jika tidak peduli dengan situasi dan kondisi masayarakat saaat ini, maka
kita semua tahu bahwa semua tidak ada yang beres. Mulai dari kisruh resi gudang, kisruh pengadaan bibit pertanian perkebunan , kisruh berkah mart , kisruh pertambangan , kisruh mutasi PNS dan banyak lagi kisruh-kisruh lainnya yang terakhir kita lihat kisruh pemberhentian sekda yang sangat tidak realitis di akhir masa jabatan Gubernur.
Dari semua program dilakukan apakah ada yang berhasil dan memberikan manfaat bagi masyarakat! Malah banyak menimbulkan kekisruhan dimasyarakat. Tidak usahlah kita bicara tentang janji politik. Jauh panggang dari api .
Sudah saatnya DPRD Gunakan hak angket. Ini jelas pasca interpelasi kemarin tidak ada perbaikan dari kebijakan ataupun pelaksanaan program. Malah menimbulkan kekisruhan .
DPRD BABEL jangan ompong bila perlu gunakan hak angket . Jika interpelasi yg telah di gulirkan sebelumnya tidak di perbaiki dengan serius oleh Gubernur, ujar Dani.
Lanjutnya, jawaban Gubernur atas interpelasi harus di sertakan dengan perbaikan, jika itu tidak dijalankan oleh gubernur maka sering dibilang bahasa kita orang Bangka namanya tugil .
DPRD harus bersikap. Kita berharap DPRD BABEL tidak terbiasa mandul terhadap eksekutif. Dan keberadaan mereka di sana harus dapat bermanfaat bagi masyarakat, serta tidak sedang tertidur dengan kebijakan dan realita ditengah masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, atas semua kebijakan-kebijakan yang ada. Tutup Dani.
Sumber Ketua PWOIN BABEL.
Editor : Kristianus Dio.
