KOPPINEWS.ID, Tulungagung_ Penyampaian LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2022 kepada DPRD yang dilaksanakan dalam rapat Paripurna ruang Graha Wicaksana lantai dua gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Sabtu, 25/3/2023 serta Pengumuman keanggotaan pansus masa sidang 2 tahun sidang IV (periode Januari – April 2023).
Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo menyampaikan, ada lima indikator realisasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022, yakni,
Indikator pertama, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2021 sebesar 73,15 dan tahun 2022 menjadi sebesar 74,06 atau meningkat sebesar 0,91 dan masuk pada kategori tinggi.
“IPM Kabupaten Tulungagung di atas IPM Nasional sebesar 72,91. Hal ini ditunjang kinerja bidang pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat serta menunjukkan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusia,” ungkapnya.
Selanjutnya Pertumbuhan Ekonomi Pada tahun 2021 Kabupaten Tulungagung sebesar 3,53% dan pada tahun 2022 naik menjadi 5,22%, atau naik sebesar 1,69%. Selain itu, angka PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Tulungagung mengalami kenaikan, yaitu dari 40.166,67 Triliyun Rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar 44.133,48 Triliyun Rupiah pada tahun 2022, atau naik sebesar 3.966,81 Triliyun Rupiah.
“jadi dalam struktur ekonomi Kabupaten Tulungagung tahun 2022, Sektor Industri Pengolahan memberi kontribusi paling besar yaitu mencapai 23,44%. Kontribusi terbesar kedua adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 20,72% dan terbesar ketiga adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 18,62%,” jelasnya.
Jika ketiga sektor ini didorong peningkatan produktifitasnya, maka akan menggerakkan ekonomi dan memberikan dampak ikutan (multiplayer effect) yang cukup besar.
Indikator ke tiga, yakni tingkat Kemiskinan, dari sebesar 7,51% pada tahun 2021 menjadi sebesar 6,71% pada tahun 2022, atau turun sebesar 0,8%.
Menurut Maryoto Birowo, angka kemiskinan ini berada dibawah Angka Kemiskinan Nasional yaitu 9,57% dan Provinsi Jawa Timur sebesar 10,49%.
“Sejalan dengan penurunan kemiskinan makro, angka kemiskinan ekstrem terus mengalami penurunan dimana pada tahun 2021 sebesar 0,94%, pada tahun 2022 BPS mencatat tingkat kemiskinan ekstrem Kabupaten Tulungagung adalah 0%,” tuturnya.
Indikator ke empat, adalah Persentase Desa/Kelurahan yang mendapatkan Layanan Infrastruktur Dasar dan Lingkungan Berkualitas, yang mencakup akses jalan, air minum, sanitasi, perumahan dan persampahan.
“Pada tahun 2021 prosentasenya sebesar 52,40% dan meningkat menjadi 55,35% di tahun 2022. Sehingga pada tahun 2022 sebanyak 150 desa/kelurahan di Kabupaten Tulungagung telah mendapatkan layanan infrastruktur dasar dan lingkungan berkualitas,” ungkapnya.
Indikator kelima, adalah Indeks Birokrasi Reformasi. Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun 2022 adalah sebesar 68,74 yang masuk kriteria nilai BAIK.
Dalam kesempatan tersebut Bupati Maryoto juga menyampaikan bahwa, Visi Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 adalah “Terwujudnya Masyarakat Tulungagung yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing, dan Berakhlak Mulia”, dimana visi tersebut dijabarkan dalam 5 misi yang lebih spesifik dan langsung mengarah kepada urusan yang secara nyata bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Misi Pertama, Mewujudkan Keterjangkauan Akses Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas, Inklusif, Dan Berdaya Saing.
“Hal ini untuk mewujudkan pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing Inklusif, artinya seluruh lapisan masyarakat Tulungagung dapat mengakses pendidikan dan kesehatan, serta daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan,” tuturnya.
Menurut Bupati Maryoto, Keterjangkauan akses ditunjang oleh infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang merata, dengan harapan tercipta masyarakat Tulungagung yang unggul dan berdaya saing, Ayem Tentram Mulyo Lan Tinoto,” pungkasnya. ( Jans)
