KOPPINEWS.ID, Bateng- DPRD Kabupaten Bangka Tengah akan memanggil PT Timah Tbk, terkait rencana pertambangan laut yang beberapa waktu terjadi polemik penolakan oleh warga setempat. Sebelumnya, DPRD Bangka Tengah sudah menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Timah dan masyarakat Batu Beriga pada Sabtu (7/10/2023).
Namun, dikarenakan ada beberapa anggota DPRD Bangka Tengah berhalangan harus diundur pada tanggal 9 Oktober 2023. Selain itu, Mehoa mengharapkan kehadiran Komisaris PT Timah Rustam Efendi dan Mantan Gubernur Babel untuk hadir berdiskusi bersama DPRD dan masyarakat.
“Awal suratnya sudah dibuat tanggal 7, namun dibadan musyawarah tanggal 2 Oktober kemarin diputuskan Tanggal 9 hari Senin sekalian Semua Anggota DPRD hadir Pembahasan Anggaran 2024” kata Ketua DPRD Bangka Tengah, Mehoa, Kamis (5/10/2023).
Pada tanggal 9 Oktober nanti, kata Mehoa DPRD Bangka Tengah sekaligus jadwal pembahasan anggaran APDB 2024.
“Saya berharap Bupati Bangka Tengah hadir langsung jangan pakai utusan, bawa Sekda dan Dinas Terkait secara lengkap. DIREKTUR UTAMA PT Timah atas nama Bapak Dani pun kita minta Hadir langsung. Mehoa juga menghubungi Bapak Rustam Komisaris PT Timah dan Mantan Gubernur Babel, DAN Beliau minta di undang juga surat tersendiri supaya dapat hadir.
Mehoa minta Masyarakat Batu Beriga sabar jangan anarkis jangan emosi. Jika anarkis akan menimbulkan efek hukum pidana. Jangan pernah terulang kejadian di desa Penyak dan PT.Kobatin dan kasus-kasus lain, Mehoa minta Pemegang IUP untuk Presentasi dengan Infokus apa yang akan dilakukan di Laut Batu Beriga dan Syarat-sarat yang sudah dipenuhi Mereka sehingga dapat ijin itu apa?, ” Jelas Mehoa
Menurut Mehoa, aksi anarki yang terjadi antara masyarakat Desa Penyak dan PT Kobatin dahulu pernah ada yang dipenjara.
Oleh karena itu, Mehoa berharap masyarakat dapat menahan emosi agar hal-hal yang tidak diinginkan jangan terjadi.
“Sampaikan Aspirasi secara elegan dan yang di sampaikan aspirasi harus dapat menjelaskan secara gamblang. Saya dan Kawan-kawan DPRD memfasilitasi, bukan kapasitas memutuskan,” tutup Mehoa. (Red).
