Pemkot Pangkalpinang Ikuti Rakor Pemberantasan Korupsi se-Wilayah II dan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI 2023
KOPPINEWS.ID, PANGKALPINANG- Rapat Kordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah se-wilayah II tahun 2024, yang dihadiri langsung oleh Pemkot Pangkalpinang dalam gelaran acara tersebut, di Griya Agung Palembang, Selasa (23/4/2024).
Pejabat (Pj) Wali Kota Pangkalpinang, Dra. Lusje Anneke Tabalujan, M.Pd, hadir langsung dalam Rakor yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni.
Rakor yang juga diikuti sejumlah kepala daerah dari pulau Jawa, Sumatera dan se-Sumsel baik secara langsung maupun via zoom meeting, ini mengusung tema “Penajaman Tata Kelola Pemerintahan Melalui MCP Yang Selaras Dengan Peningkatan Integritas Pemerintah Daerah”.
Pj Gubernur Agus Fatoni mengatakan Rakor yang dilaksanakan itu merupakan lanjutan dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pencegahan Korupsi dan Peluncuran MCP (Monitoring Center For Prevention) Tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2024 yang lalu.
Rakor ini juga merupakan evaluasi yang dilakukan oleh KPK terhadap program pemberantasan korupsi yang telah dilaksanakan, untuk melihat sejauh mana rencana aksi yang sudah dijalankan, sejauh mana progres yang dilakukan, serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya, serta rencana aksi program pemberantasan korupsi yang akan dilakukan pada tahun 2024.
Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPK RI, khususnya Deputi Bidang Korsup Wilayah II yang telah mempercayakan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Tuan Rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi, Diseminasi MCP Tahun 2024 dan tindak lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun 2023, semoga acara kita dapat berjalan dengan baik dan lancar,” kata Agus Fatoni dalam sambutannya.
Lanjutnya, untuk membangun sistem pencegahan Korupsi KPK-RI telah melakukan koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara Terintegrasi di sektor-sektor strategis. Program pencegahan pemberantasan korupsi yang diinisiasi dan difasilitasi oleh KPK-RI selama ini sangat membantu Pemerintah daerah dalam menciptakan clean government dan good governance.
