KOPPINEWS.ID,Tulungagung– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tulungagung, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, Rabo (18/5) siang. Penyampaian ranperda tersebut dilakukan dalam rapat paripurna dewan yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana Lantai II Kantor DPRD Tulungagung.
Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tulungagung, Marsono SSos, dan dihadiri Bupati Tulungagung, Drs Maryoto Birowo MM dan Wakil Bupati Tulungagung, Gatot Sunu Wibowo SE, tersebut juga beragenda persetujuan bersama penetapan dua ranperda lainnya menjadi perda.
Kedua ranperda yang ditetapkan menjadi perda tersebut, yakni Perda Yakni Ranperda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Tulungagung.
Semua fraksi di DPRD Tulungagung menyetujui kedua ranperda lainnya itu untuk ditetapkan menjadi perda. Kendati mereka juga memberi catatan dalam pandangan akhir fraksinya masing-masing.
Juru bicara Fraksi Partai Golkar, H Sukanto SPd SKep Ners, saat membacakan pandangan akhir fraksinya menyatakan harapan mereka agar skema masa relaksasi masa transisi skema IMB ke PBG supaya Pemkab Tulungagung mendapat kenaikan PAD, namun tidak membebani masyarakat miskin. “Sedang terkait permasalahan parkir diharapkan dengan perda baru bisa menertibkan perparkiran sehingga PAD bisa lebih optimal,” tandasnya.
Sementara itu, Bupati Maryoto Birowo dalam sambutannya mengungkapkan realisasi pelaksanaan APBD tahun 2021. Ia menyebut dalam sisi pendapatan di APBD tahun 2021 itu realisasinya sebesar 118 persen dari Rp 2,5 triliun menjadi Rp 3,09 triliun. Sedang di sisi belanja realisasinya sebesar 98,18 persen dari Rp 3,05 triliun, yakni Rp 2,7 triliun.
Dalam pembiayaan, penerimaan netto terealisasi 100 persen. Dari Rp 447 miliar terealisasi Rp 447 miliar. Dan di pengeluaran dari Rp 8,5 miliar terealisasi Rp 7 miliar atau 82,35 persen. Sementara Silpa sejumlah Rp 782 miliar.
Perwakilan Fraksi Golkar, Sukanto, menyampaikan pandangan akhir mereka terkait penetapan dua ranperda lainnya menjadi perda
Perwakilan Fraksi Golkar, Sukanto, menyampaikan pandangan akhir mereka terkait penetapan dua ranperda lainnya menjadi perda
Terkait catatan semua fraksi di DPRD Tulungagung, Bupati Maryoto Birowo menyatakan akan menindaklanjutinya. “Semua catatan yang menjadi harapan fraksi akan kami tindak lanjuti agar segera terwujud,” ucapnya.
Dalam rapat paripurna juga dilaporkan hasil reses anggota DPRD Tulungagung. Pembacaan laporan tersebut dilakukan oleh Riska Wahyu Nurfitasari.
Selain itu disampaikan pula laporan Pansus II dan Pansus IV DPRD Tulungagung. Masing-masing dibacakan oleh Agung Darmanto SH dan H Nurhamim SAg. ( Jians)
